Sebagai mahasiswa hukum, saya sering kali tertegun menyaksikan betapa banyak kasus kekerasan seksual pada anak justru terjadi dalam lingkup keluarga. Ironisnya, pelaku seringkali adalah orang-orang terdekat yang seharusnya menjadi pelindung. Melihat fenomena ini, saya merasa perlu untuk membahas bagaimana pendekatan hukum dan peran keluarga dapat bersinergi mencegah kejahatan yang merusak masa depan anak ini.
.jpeg)
Lanskap Hukum Perlindungan Anak di Indonesia
Dalam studi hukum pidana, kita mengenal beberapa payung hukum yang melindungi anak dari kekerasan seksual. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 Tahun 2016 merupakan terobosan penting dalam penanganan kasus ini. Namun sebagai calon penegak hukum, saya melihat ada celah antara hukum yang tertulis dengan implementasinya di masyarakat.
Saya pernah membaca beberapa putusan pengadilan dalam kasus kekerasan seksual anak, dan menemukan fakta bahwa banyak kasus tidak sampai ke meja hijau karena tekanan sosial atau upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita yang berkecimpung di bidang hukum.
Data KPAI menunjukkan bahwa kerap kali pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah anak lain. Dari perspektif hukum, ini menarik karena menyangkut pertanggungjawaban pidana anak. UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memang mengatur diversi untuk kasus tertentu, tapi menurut saya, pendekatan preventif melalui keluarga jauh lebih penting.
Dalam banyak kasus yang saya pelajari dan temukan, anak yang menjadi pelaku seringkali adalah korban sebelumnya atau tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat. Ini menunjukkan bahwa siklus kekerasan seksual bisa berputar jika tidak ada intervensi serius.
Saya melihat justru keluarga seharusnya menjadi garda terdepan pencegahan kekerasan seksual pada anak. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa tindakan tertentu (seperti memaksa anak berpelukan dengan kerabat) bisa menjadi awal pelanggaran batasan tubuh. Pendidikan hukum dasar tentang perlindungan anak perlu disosialisasikan.
Dalam hukum dikenal asas tanggung jawab orang tua. Asas tanggung jawab orang tua mencakup kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta menumbuhkembangkan mereka sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat.
Orang tua juga bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan anak di usia muda dan memberikan pendidikan karakter serta penanaman nilai budi pekerti. Orang tua seharusnya tidak hanya melindungi anak dari ancaman luar, tapi juga menciptakan mekanisme pengawasan internal di lingkungan keluarga besar.
Keluarga perlu memahami prosedur hukum jika terjadi kekerasan. Sayangnya, masih banyak yang memilih diam karena alasan aib keluarga.
Dalam artikel hukum yang saya baca, ditemukan bahwa mayoritas korban kekerasan seksual anak tidak menyadari bahwa yang dialaminya adalah kejahatan. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan seks berbasis hak yang sesuai usia.
Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat ini sebagai ranah dimana hukum dan pendidikan keluarga harus bersinergi. Pendidikan seks tidak boleh lagi dianggap tabu, karena secara hukum, ini adalah bagian dari pemenuhan hak anak atas informasi.
Hukum sebagai Alat Preventif
Mempelajari hukum membuat saya sadar bahwa undang-undang saja tidak cukup. Perlu ada perubahan paradigma dalam keluarga untuk benar-benar melindungi anak. Sebagai calon penegak hukum, saya berharap bisa berkontribusi dalam sosialisasi hukum perlindungan anak ke masyarakat luas.
Bagaimana menurut kamu? Apakah ada aspek hukum lain yang menurut kamu penting dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak? Mari berdiskusi di kolom komentar.