Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi tegas mengenai siapa yang termasuk dalam kategori pejabat atau pegawai negeri. Namun, Pasal 92 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat. Dengan demikian, ketentuan dalam KUHP berlaku tidak hanya untuk pegawai sipil tetapi juga mencakup anggota militer, termasuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Selain KUHP, terdapat peraturan khusus yang mengatur hukum pidana militer, yaitu Wetboek van Militair Strafrecht (W.v.M.S.) atau Staatsblad 1934 Nomor 167, yang kemudian diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 dan diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pemberlakuannya sejalan dengan sistem hukum di Indonesia, dimana KUHPM berfungsi sebagai hukum pidana materiel, sementara proses peradilannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Militer.
Perkembangan lebih lanjut mengenai peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menjadi dasar hukum acara pidana militer sebagai hukum formil. Dengan demikian, sistem hukum militer Indonesia memiliki landasan yang kuat dan terstruktur, baik secara materiil maupun formil.
Hukum militer Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar negara dan nilai-nilai kebangsaan. Beberapa landasan utamanya meliputi:
1. Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman moral dan etika dalam penegakan hukum militer.
2. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 30 yang mengatur pertahanan dan keamanan negara.
3. Saptamarga sebagai sumpah setia prajurit TNI yang menjadi landasan disiplin dan loyalitas.
4. Sumpah Prajurit yang mengikat secara hukum dan moral bagi setiap anggota militer.
5. Doktrin-doktrin militer yang berlaku khusus bagi TNI.
Sumber-sumber hukum formil yang menjadi acuan hukum militer di Indonesia terdiri dari:
1. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan militer.
3. Perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi.
4. Doktrin-doktrin militer Indonesia yang dikembangkan oleh TNI.
Ruang lingkup hukum militer di Indonesia sangat luas dan mencakup berbagai aspek, yaitu:
1. Hukum Disiplin Prajurit yang mengatur tata tertib dan sanksi pelanggaran.
2. Hukum Pidana Militer yang mengatur tindak pidana khusus di lingkungan militer.
3. Hukum Acara Pidana Militer yang mengatur proses peradilan.
4. Hukum Kepenjaraan Militer tentang sistem pemidanaan.
5. Hukum Pemerintahan Militer atau Hukum Tata Negara Darurat Militer.
6. Hukum Administrasi Militer yang mengatur tata laksana administrasi.
7. Hukum Internasional khususnya Hukum Perang dan Hukum Sengketa Bersenjata.
8. Hukum Perdata Militer yang mengatur hubungan perdata khusus.
Untuk mencegah kekosongan hukum di awal kemerdekaan, melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, Wetboek van Militair Strafrecht (W.v.M.S.) yang berlaku di Belanda dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) dinyatakan masih berlaku di Indonesia dengan beberapa penyesuaian. Perubahan dan penyempurnaan terhadap kedua undang-undang tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 dan 40 Tahun 1947.
Undang-undang pelaksanaan dari KUHPM yang pertama kali dibuat tahun 1946 kemudian diperbarui pada tahun 1950 dengan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1959 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 LN Nomor 52 Tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan peradilan dan kejaksaan dalam lingkungan peradilan militer. Perkembangan ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menyesuaikan hukum militer warisan kolonial dengan kebutuhan hukum nasional.