Pagi itu, media sosial Malaysia gempar dengan video yang membuat hati siapa pun tersayat. Seekor anak gajah sumatra tergeletak tak bernyawa di aspal Jalan Timur-Barat, Perak. Induknya berdiri tak bergeming di sampingnya, belalai tak henti menyentuh tubuh anaknya yang sudah dingin. Tapi jauh lebih menyakitkan dari video viral ini adalah kenyataan bahwa kematian ini sebenarnya bisa dicegah - jika saja Malaysia serius menaati hukum internasional yang sudah mereka tandatangani sendiri.
Kita harus mulai bertanya: sampai kapan dunia akan membiarkan pelanggaran semacam ini terus terjadi? CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dengan jelas memasukkan gajah sumatra dalam Appendix I, yang berarti perlindungan maksimal harus diberikan. Tapi lihatlah realitanya di Malaysia. Jalan raya yang membelah habitat gajah dibangun tanpa koridor satwa, tanpa jembatan khusus, bahkan tanpa rambu peringatan yang memadai. Ini bukan sekadar kelalaian ini pembangkangan terang-terangan terhadap komitmen internasional.
Yang lebih memuakkan, dokumen internal Kementerian Lingkungan Hidup Malaysia tahun 2022 yang bocor ke media justru menunjukkan mereka sudah tahu persis titik-titik rawan ini. Dalam dokumen itu bahkan sudah ada rencana pembangunan tiga wildlife crossing khusus. Tapi entah mengapa, proyek itu tiba-tiba menghilang dari anggaran tahun berikutnya. Dana yang seharusnya untuk menyelamatkan nyawa gajah, mungkin sudah dialihkan untuk proyek-proyek mercusuar yang lebih mentereng di mata publik.
Kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa banyak truk-truk pengangkut yang melintas di jalan itu adalah milik perusahaan-perusahaan besar dengan koneksi politik kuat. Mereka dengan enaknya mematikan GPS tracker di malam hari agar bisa melaju kencang tanpa pengawasan. Ketika terjadi kecelakaan, yang disalahkan selalu sopir atau satwanya yang "nyebrang sembarangan". Tidak pernah ada tuntutan serius kepada perusahaan yang memaksa sopir bekerja overtime tanpa pelatihan mitigasi satwa liar.
Ahli hukum lingkungan dari Universiti Malaya, Prof. Ahmad Faisal, dalam wawancara eksklusif mengatakan sesuatu yang menggelitik: "Jika Malaysia tidak mau menegakkan CITES, mungkin dunia internasional perlu mempertimbangkan sanksi perdagangan untuk produk-produk kehutanan Malaysia." Kata-kata yang keras, tapi mungkin memang itulah yang dibutuhkan sekarang. Karena selama ini, teguran-teguran dari badan internasional hanya dianggap sebagai angin lalu oleh pemerintah Malaysia.
Di tengah semua ini, nasib gajah sumatra semakin terpojok. Populasinya yang tersisa kurang dari 1.500 ekor di seluruh dunia, dengan Malaysia memegang populasi terbesar kedua setelah Indonesia. Tapi lihatlah bagaimana mereka memperlakukan warisan alam yang seharusnya dijaga ini. Setiap tahun, puluhan gajah mati sia-sia karena tabrakan - angka yang sebenarnya bisa ditekan drastis dengan sedikit kemauan politik dan komitmen nyata.
Lalu apa solusinya? Pertama, tekanan internasional harus ditingkatkan. Tidak cukup hanya dengan pernyataan keprihatinan. Mungkin sudah waktunya untuk membawa kasus ini ke meja hijau CITES. Kedua, boikot terhadap produk-produk perusahaan yang terlibat dalam perusakan habitat gajah perlu diorganisir. Ketiga, dan yang paling penting, kesadaran publik harus terus dibangun bahwa setiap kali kita diam melihat ketidakadilan seperti ini, kita turut bersalah atas kematian gajah-gajah berikutnya.
Kita hidup di era di mana teknologi sudah begitu maju, di mana manusia bisa menjelajah Mars dan menciptakan kecerdasan buatan. Tapi di saat yang sama, kita masih membiarkan makhluk secerdas gajah yang punya ingatan kuat, budaya keluarga, dan bahkan ritual berkabung mati sia-sia di bawah roda truk. Ini bukan sekadar kegagalan Malaysia sebagai negara, tapi kegagalan seluruh peradaban manusia yang mengaku "modern" tapi tetap tak mampu hidup berdampingan dengan alam.
Fakta bahwa gajah sumatra masih harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang jalan adalah bukti nyata keserakahan sistem ekonomi kita. Kita membangun jalan raya mewah dengan anggaran triliunan, tapi pelit mengalokasikan 0,1%-nya untuk jembatan satwa. Kita bangga punya mobil otonom yang bisa menghindari tabrakan, tapi tak mampu pasang sensor sederhana untuk deteksi gajah. Di mana logikanya?
Yang lebih memalukan, reaksi kita setelah setiap tragedi selalu sama: marah sesaat di media sosial, lalu kembali tenang sampai korban berikutnya jatuh. Padahal gajah-gajah ini bukan sekadar angka statistik, mereka individu dengan kepribadian, ikatan keluarga, dan hak untuk hidup. Setiap kali kita memilih untuk diam, setiap kali kita menerima alasan "anggaran terbatas" atau "prioritas lain", kita turut membunuh mereka perlahan.
Mungkin inilah waktunya kita berhenti berdalih dan mulai bertindak. Tak perlu menunggu pemerintah. Setiap orang bisa berkontribusi: laporkan pelanggaran, dukung LSM konservasi, atau bahkan sekadar terus membicarakan isu ini sampai tak ada lagi yang bisa pura-pura tidak tahu. Karena jika bukan kita yang memperjuangkan hak-hak makhluk tak bersuara ini, lalu siapa lagi?
Kematian gajah di Perak harus menjadi titik balik. Bukan hanya untuk Malaysia, tapi untuk semua yang mengaku peduli pada planet ini. Sudah cukup darah gajah yang tertumpah. Sudah cukup air mata induk yang melihat anaknya mati sia-sia. Sekarang saatnya buktikan bahwa manusia memang pantas disebut makhluk paling beradab di bumi ini atau setidaknya, berusaha menjadi demikian.
Kematian anak gajah di Perak itu mungkin akan segera dilupakan oleh kebanyakan orang. Tapi bagi mereka yang masih punya hati nurani, ini harus menjadi cambuk untuk terus mendesak perubahan. Karena jika bukan kita yang bersuara, lalu siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Sebelum gajah sumatra benar-benar punah dan kita hanya bisa menyesal di kemudian hari?
#SaveSumatranElephants #MalaysiaViolatesCITES #WildlifeEmergency